Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan bencana sosial serta jaminan sosial keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
3. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
4. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
5. perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengolahan, analisa dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, pengerahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan pelaksanaan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. perumusan kebijakan, perencanaan, penanganan, perlindungan dan penyuluhan dalam pelaksanaan perlindungan bencana sosial yang meliputi  pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran dan bencana sosial serta penyuluhan dan bimbingan sosial;
7. perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengembangan, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan jaminan sosial keluarga yang meliputi program keluarga harapan, keluarga muda mandiri, keluarga rentan dan jaminan sosial keluarga lingkup kota;
8. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan OPD terkait;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
11. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

1. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:
2. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
3. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
4. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
5. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis  sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. menyusun dan merumuskan  pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja  dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut  skala prioritas;
8. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
9. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
10. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan  kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
11. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
12. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
13. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
14. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan  pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
15. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
16. melakukan  koordinasi teknis  dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
17. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
18. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
19. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
20. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
21. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
22. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
23. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

• suryana